Upaya melestarikan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus diperkuat oleh Pemerintah, salah satunya melalui program Sustainable Landscape Management in West Kalimantan-SLMWK. Program ini merupakan proyek kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman melalui Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit-GIZ, dengan dukungan pendanaan dari Green Climate Fund-GCF dan Kementerian Federal Jerman BMZ. Fokusnya jelas: memperkuat pengelolaan lanskap (hutan dan lahan) yang berkelanjutan dan tahan terhadap perubahan iklim melalui pemberdayaan masyarakat lokal dan masyarakat adat di Kalimantan Barat.
SLMWK menggabungkan dua skema kerja sama besar untuk periode 2025 – 2032. Pertama, proyek multilateral GCF berjudul Land-based Mitigation and Adaptation through a Jurisdictional Approach in West Kalimantan. Kedua, dukungan bilateral Pemerintah Jerman melalui BMZ yang memperkuat pelaksanaan proyek tersebut.
Intervensi difokuskan pada sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya di tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan di lima kabupatennya: Kapuas Hulu, Sintang, Ketapang, Sanggau, dan Kubu Raya. Proyek ini menargetkan dampak mitigasi perubahan iklim sebesar 16,05 juta ton CO₂ ekuivalen, sekaligus manfaat adaptasi bagi 680 ribu penerima manfaat langsung – sekitar 12% penduduk Kalimantan Barat – dan 5,7 juta penerima manfaat tidak langsung – total penduduk Kalimantan Barat.
Tiga Capaian Utama
Tiga capaian utama yang ditargetkan adalah penguatan regulasi dan kelembagaan, peningkatan ketahanan iklim dan kapasitas masyarakat lokal, serta penguatan perlindungan dan rehabilitasi hutan dan gambut. Target ini akan dicapai melalui penguatan kerangka kebijakan yang mendukung investasi pada rantai nilai pertanian dan agroforestri berkelanjutan, perencanaan penggunaan lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim, identifikasi kawasan bernilai konservasi dan stok karbon tinggi, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pemantauan dan penegakan hukum.
Di tingkat masyarakat, komunitas lokal didorong memproduksi komoditas bebas deforestasi sekaligus memperluas akses pasar bagi produk berkelanjutan, dengan dukungan sistem monitoring dan evaluasi agar praktik ramah lingkungan dapat direplikasi. Sementara itu, pengelolaan hutan dan gambut berwawasan iklim diperkuat melalui insentif bagi KPH dan sektor swasta, serta perluasan hak kelola masyarakat lokal lewat skema perhutanan sosial.
Peran Strategis P2SEMH
Relevan dengan tugas dan fungsinya, Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan-P2SEMH ditunjuk sebagai Executing Agency-EA proyek ini. Kesepakatan implementasi proyek telah ditandatangani para pihak dari Kementerian Kehutanan dan GIZ pada 30 Desember 2025.
Sebagai EA, P2SEMH memegang peran strategis dalam memastikan proyek SLM-GIZ di Kalimantan Barat ini berjalan sesuai rencana, akuntabel, dan berkontirbusi nyata. P2SEMH bertugas memfasilitasi pembentukan serta mengoordinasikan kerja National Steering Committee (NSC) dan National Technical Committee (NTC), sekaligus memastikan Project Management Unit (PMU) terbentuk serta memberikan arahan kebijakan strategis pelaksanaan proyek.
Saat ini NSC dan NTC sedang dibentuk. NSC akan diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kemenhut dan beranggotakan perwakilan kementerian/lembaga pusat terkait, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, BPDLH, BMZ, dan GIZ. Sementara itu, NTC yang menjalankan fungsi koordinasi teknis melibatkan perwakilan kementerian/lembaga pusat, serta GIZ, BPDLH, dan Solidaridad selaku entitas pelaksana, dan dinas-dinas terkait di Provinsi Kalimantan Barat.
Melalui koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga pusat terkait, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, BPDLH serta mitra GIZ, BMZ, dan Solidaridad, P2SEMH juga bertugas mengawal pelaporan hasil proyek secara berkala untuk mendukung capaian Nationally Determined Contributions-NDC dan perumusan kebijakan kehutanan Indonesia sebagai komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca dan melakukan adaptasi perubahan iklim.
Di sisi tata kelola, P2SEMH bertanggung jawab atas administrasi laporan hibah sesuai ketentuan Kementerian Keuangan, serta memfasilitasi dan mengevaluasi penugasan tenaga ahli asing dalam proyek GCF, sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan tetap selaras dengan tujuan pembangunan kehutanan berkelanjutan.
Menuju Lanskap yang Lebih Tangguh
SLMWK menjadi contoh bagaimana kerja sama internasional, kebijakan nasional, dan aksi di tingkat tapak bisa dipadukan dalam satu kerangka lanskap berkelanjutan. Bukan hanya soal menurunkan emisi, tetapi juga memastikan hutan tetap terjaga, lahan dikelola bijak, dan masyarakat lokal menjadi aktor utama sekaligus penerima manfaat. Jika berhasil, pendekatan ini dapat menjadi model pengelolaan lanskap berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia lainnya.***
Sumber: Tim SLM P2SEMH
